Memahami Aturan Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat di Jalan Raya

Memahami Aturan Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat di Jalan Raya

BIBLIOTIKA - Makin hari, jalan raya tampaknya makin padat dan makin penuh sesak. Hal itu tentu karena jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang makin banyak digunakan. Akibatnya, kemacetan dan suasana semrawut kian sering terlihat di jalan raya, khususnya di kota-kota besar, khususnya lagi di jalan-jalan utama.

Yang menjadi masalah, kadang ada orang-orang yang sengaja menggunakan sirene atau lampu isyarat semisal strobo, dengan maksud untuk menyingkirkan kendaraan-kendaraan lain. Dengan menggunakan lampu yang berkedip-kedip, apalagi ditambah dengan sirene yang meraung-raung, orang mungkin berpikir bisa membelah jalanan dengan mudah, karena pengendara lain akan menyingkir.

Padahal, cara semacam itu tidak diperbolehkan, karena melanggar aturan lalu lintas. Penggunaan sirene dan lampu isyarat untuk kendaraan sudah diatur oleh undang-undang, termasuk siapa saja yang berhak menggunakannya. Dengan kata lain, tidak setiap orang berhak menggunakan lampu isyarat dan sirene untuk kendaraan mereka, apalagi jika motivasinya bersifat egois, semisal ingin lancar tanpa mau terjebak macet.

Bagaimana pun, jalan raya ditujukan untuk semua orang (pengguna). Jika nyatanya jalan raya sedang macet, mau tak mau kita harus menunggu sampai kendaraan di depan kita maju terlebih dulu, dan tidak bisa seenaknya.

Terkait aturan atau undang-undang penggunaan sirene dan lampu isyarat, berikut ini adalah UU No. 22 Tahun 2009 pasal 59 ayat (5) Pengguna lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):

A. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah;

C. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Oleh karena itu apabila penggunaan komponen tersebut di luar ketentuan, maka pelanggar dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 287 Ayat (4)  UU No. 22 Tahun 2009, sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).