Contoh Soal Pengetahuan Umum Dalam Tes CPNS (2)

Tidak ada komentar :
 Contoh Soal Pengetahuan Umum Dalam Tes CPNS

BIBLIOTIKA - Artikel ini lanjutan artikel sebelumnya (Contoh Soal Pengetahuan Umum Dalam Tes CPNS 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah artikel sebelumnya terlebih dulu.

Berikut ini adalah contoh soal pengetahuan umum yang ada dalam tes CPNS. Contoh berikut ini hanya ilustrasi untuk bahan pembelajaran, sehingga jika terjadi kesamaan atau kemiripan dengan tes sebenarnya, semata hanya kebetulan.

Dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, kecuali:
1.  Keadaan geografis yang berbeda
2.  Agama yang berbeda
3.  Latar belakang sejarah yang berbeda
4.  Sistem kepercayaan yang berbeda

Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
1.  Cinta tanah air dan bangsa
2.  Demokrasi atau kedaulatan rakyat
3.  Masyarakat adil dan makmur
4.  Kesetiakawanan sosial

Untuk soal-soal berikut ini, pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan petunjuk di bawah ini:
A. Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
B. Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat
C. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah
D. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar
E. Jika pernyataan pertama dan kedua salah

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat diperlukan dan secara tegas terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua, SEBAB anggota DPR selama ini dipandang kurang bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan daerah.

Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untuk menyelesaikan semua permasalahan hukum, SEBAB kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semakin dibatasi.

Produk Domestik Bruto (PDB) di negara-negara sedang berkembang umumnya lebih besar dari pada Produk Nasional Brutonya (PNB), SEBAB dalam menghitung GNP dengan cara/metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap industri/produksi.

Pemerintah Jepang mendorong terbentuknya BPUPKI sebagai langkah awal persiapan kemerdekaan Indonesia, SEBAB Jepang tidak ingin Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan pemerintah Kolonial Belanda.

Hak asasi manusia ialah hak-hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah, SEBAB kebutuhan rohaniah dan lahiriah seringkali diingkari oleh Negara.

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, SEBAB POLRI terkadang dilibatkan dalam tugas TNI seperti tugas perdamaian.

Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme, SEBAB politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi objek dan bukan sebagai subjek dalam pergolakan politik internasional.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada banyak daerah ditakutkan akan menimbulkan konflik yang bersifat vertikal, SEBAB para kontestan pemilu disinyalir masih banyak yang menggunakan isu-isu yang sensitif yang dapat menimbulkan konflik SARA.

Kekuasaan presiden tidak terbatas, SEBAB Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi menurut hasil amandemen kedua UUD 1945 adalah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, SEBAB Presiden perlu dibantu lembaga lain untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi.

Manajemen Kepegawaian menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian, SEBAB Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik di daerah.

Pada tahun 1971 dalam KTT ASEAN II di Kuala Lumpur, Negara-negara di kawasan ASEAN menyatakan bahwa wilayahnya merupakan zone of peace, freedom and neutrality. Keputusan tersebut sangat tepat dalam konteks perang dingin saat itu. SEBAB negara-negara di kawasan ASEAN tak ingin mengalami penjajahan dalam bentuk apa pun.

Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, SEBAB kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan mengubah tingkat cadangan minimum bank-bank komersial.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di samping hukum dasar tertulis, berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis, SEBAB hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia

Sistem pemerintahan daerah pada zaman Presiden Soeharto masih menggunakan sistem sentralisasi, SEBAB sistem sentralisasi hanya tepat digunakan dalam negara kesatuan seperti Indonesia.

Semua anggota DPRD memiliki kecakapan yang sama terhadap bidang tugas maupun pengelompokan tugas, SEBAB anggota DPRD harus mampu membuat rancangan peraturan daerah, mengadakan pengawasan, mengadakan penyelidikan, dan mengajukan pernyataan pendapat.

Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa semua negara bisa memetik manfaat dengan melakukan spesialisasi, SEBAB prinsip keunggulan komparatif menjelaskan mengapa negara memproduksi berbagai macam komoditas.

Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, SEBAB Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Baca lanjutannya: Contoh Soal Pengetahuan Umum Dalam Tes CPNS (3)

Tersedia paket buku digital BIBLIOTIKA. 
Untuk mendapatkan, klik di sini.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar