Masalah Terorisme dan Kegagalan PBB (2)

 Masalah Terorisme dan Kegagalan PBB

BIBLIOTIKA - Artikel ini lanjutan artikel sebelumnya (Masalah Terorisme dan Kegagalan PBB 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah artikel sebelumnya terlebih dulu.

Turki telah mengancam untuk keluar dari proses perdamaian, jika kelompok Kurdi YPG berpartisipasi dalam pembicaraan. Rusia melarang Ahrar Syam dan Jaisyul Islam, yang dituduh menyerang Kedutaan Besar Rusia di Damaskus, untuk ikut dalam pembicaraan damai.

Rusia juga telah menegaskan bahwa Turki—yang bertanggung jawab atas pembunuhan dua pilot Rusia yang pesawatnya ditembak jatuh oleh Turki—juga dilarang ikut dalam pembicaraan damai. Sementara itu, Suriah menolak untuk menyetujui berbicara dengan kelompok-kelompok bersenjata yang paling kuat, termasuk Ahrar Syam dan Jaisyul Islam.

Staffan De Mistura, utusan khusus PBB yang akan ikut melakukan pembicaraan politik Suriah, mencoba meyakinkan Presiden Suriah, yang sebelumnya telah menyatakan minat dalam melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata, bahwa perlu berbicara dengan musuh yang memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata akan dipatuhi di masa depan. Sejauh ini, pemerintah Suriah hanya bersedia untuk bernegosiasi dengan kelompok-kelompok seperti di daerah gencatan senjata, dan tidak melibatkannya dalam pembicaraan yang lebih luas pada transisi politik.

Utusan Amerika Serikat, John Kerry, mengatakan, “Kami telah menyia-nyiakan banyak diskusi tentang sesuatu yang kita tahu tidak akan memiliki konsensus.”

Kenyataannya, terorisme memang tidak pernah memiliki definisi yang jelas atau pasti, khususnya jika itu terkait dengan Suriah. Setiap negara dapat mendefinisikan terorisme sesuai kepentingan masing-masing.

Milisi bentukan AS di Suriah, misalnya, merupakan teroris versi Rusia, karena melawan Assad. Begitu pula milisi Garda Revolusi Iran mungkin dianggap teroris oleh AS, karena menjadi pembela Assad, dan melawan kepentingan AS di Suriah. Karena itu, masing-masing negara akan sulit mencapai titik temu untuk mendefinisikan teroris secara pasti, karena semuanya memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Kebingungan dan terjebaknya negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam diskusi dan konflik Suriah itu mengundang reaksi Ban Ki-Moon, Sekretaris Jenderal PBB. Ban Ki-moon mengakui bahwa Dewan Keamanan PBB telah gagal di Suriah, karena terbelahnya kekuatan besar yang seharusnya mampu melakukan tindakan pencegahan untuk mengakhiri konflik yang telah menelan korban ratusan ribu nyawa, dan mendorong eksodus pengungsi terbesar dalam satu generasi.

Berdasarkan halaman resmi DK PBB, fungsi utama Dewan Kemanan PBB adalah menjaga perdamaian dunia. Hal itu sangat berkebalikan dengan yang terjadi di Suriah. Kelima negara anggota tetap DK PBB justru terlibat dalam konflik di Suriah, dengan membawa misi masing-masing. Beberapa resolusi yang dikeluarkan DK PBB terkait konflik Suriah pun diveto oleh Rusia.

Selain itu, kewajiban DK PBB adalah menempatkan pasukan perdamaian di negara yang sedang mengalami konflik. Namun, di Suriah, negara anggota tetap DK PBB seperti AS dan Rusia justru aktif bertempur. AS dan Rusia, dengan serangan udara masing-masing, juga telah menimbulkan korban yang tak hanya dari pihak pejuang, tetapi juga dari masyarakat sipil.

Selama 20 tahun sejak berakhirnya perang dingin, konflik yang mematikan cenderung mengalami penurunan. Namun, sejak lima tahun terakhir, tren tersebut berbalik, dan setiap tahun setelah itu ada lebih banyak konflik, ada lebih banyak korban, dan lebih banyak orang yang mengungsi. Tahun 2016 mungkin belum bisa membawa perbaikan dari huru-hara konflik di tahun 2015. Begitu pula, dikhawatirkan, pada tahun-tahun selanjutnya.