Masalah Laut Cina Selatan dan Dunia di Ambang Perang

Masalah Laut Cina Selatan dan Dunia di Ambang Perang

BIBLIOTIKA - Pada April 2012, sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat tiba di Australia, yang merupakan gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan juga tiba di sana hingga tahun 2017. Para personil awal yang berjumlah 200 orang itu berupa pasukan marinir AS, dan mereka langsung melakukan latihan bersama dengan militer Australia.

Kedatangan pasukan AS tersebut disambut hangat oleh Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith. Ia mengatakan, “Penempatan pasukan AS di Australia merupakan evolusi dari berbagai kegiatan dan pelatihan angkatan bersenjata kedua negara, dalam kerja sama militer yang sudah dibuat sebelumnya.”

Pernyataan itu juga didukung serta ditegaskan oleh Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia, Paul Henderson.

Penempatan pasukan AS di Australia merupakan babak baru dalam 60 tahun kerja sama pertahanan antara Australia dengan Amerika Serikat. Rencananya, AS akan menempatkan sebanyak 2.500 prajuritnya di Australia hingga 2017 nanti.

Meski terkesan biasa-biasa saja, namun penempatan ribuan pasukan AS di Australia tersebut menunjukkan pergeseran strategi global yang sangat signifikan. Terkait dengan penempatan ribuan pasukan AS tersebut, Stephen Smith menyatakan bahwa kemungkinan besar AS akan menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Washington Post, salah satu media besar di Amerika Serikat, melaporkan bahwa AS berencana akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak, yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan AS, serta meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer AS tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigadir Jenderal Hartind Asrin, berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Australia dan AS menjelaskan apa tujuan pembangunan pangkalan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman.

Kepada Reuters, pada Maret 2012, Hartind Asrin menyatakan, “Secara prinsip, Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia.”

Sementara itu, dalam penyambutan kedatangan tentara AS di Australia, tiga pejabat Australia yaitu Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith, dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia Paul Henderson, menegaskan bahwa tidak akan ada pangkalan militer AS di Australia.

Reaksi atas keberadaan tentara Amerika di Australia tersebut tidak hanya datang dari Indonesia, namun juga negara lain, salah satunya Cina. Pemerintah negara Cina juga merasa terganggu dengan rencana AS (mengenai akan berdatangannya tentara mereka ke Australia hingga 2017), dan menilai hal itu sebagai upaya AS dalam mengimbangi kekuatan serta pengaruh Cina di Asia Pasifik.

Selain itu, Cina juga menuduh Australia dan AS memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut Cina Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini, Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas melimpah. Klaim itu juga sedikit menjelaskan alasan penguatan armada laut dan udara Cina secara gila-gilaan akhir-akhir ini.

Urusan di Laut Cina Selatan itu bermula dari sebuah dokumen peta resmi Cina tahun 1938, bernama “China’s shame”. Dokumen itu menyebutkan bahwa luas wilayah yang mereka anggap hilang dari kekuasaan Cina oleh pengaruh “para imperialis” harus dikembalikan.

Wilayah itu meliputi sebagian wilayah Rusia timur, Mongolia, Kepulauan Diaoyutai dan Ryukyu, Taiwan, seluruh Laut Cina Selatan (termasuk Kepulauan Natuna dan Anambas/RI), Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Semenanjung Malaysia, Singapura, Myanmar, Nepal, sebagian wilayah Pakistan, dan sebagian besar wilayah Asia Tengah.

Masalah di atas—kedatangan pasukan AS di Australia hingga klaim Cina atas wilayah milik mereka—hanyalah sebagian kecil dari begitu banyak masalah lain di dunia, yang semuanya menuju satu arah yang sama, yaitu kemungkinan terjadinya perang dalam skala global, melibatkan banyak negara di dunia, hingga meletusnya Perang Dunia III.