10 Perusahaan Ini Memiliki Kekayaan Melebihi 180 Negara di Dunia

10 Perusahaan Ini Memiliki Kekayaan Melebihi 180 Negara di Dunia

BIBLIOTIKA - Ada sepuluh perusahaan besar, yang nilai kekayaannya lebih banyak dibanding nilai kekayaan 180 negara di dunia. Kenyataan itu diungkapkan oleh Global Justice Now, yang merilis data terbaru mengenai korporasi transnasional, yang juga mengungkapkan bahwa kekayaan mereka melebihi pendapatan 180 negara termiskin di dunia.

Sepuluh perusahaan transnasional itu adalah Walmart, Apple, Shell, Sinopec, State Grid, ExxonMobil, British Petroleum, China National Petroleum, Toyota Motor, dan Volkswagen.

Sedangkan 180 negara termiskin yang dimaksud dalam data Global Justice Now berasal dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan Karibia. Negara-negara itu antara lain Irlandia, Israel, Kolombia, Mesir, Afrika Selatan, Irak, Vietnam, hingga Indonesia.

Dalam studi yang lakukan Global Justice Now, perusahaan WalMart, Apple, dan Shell, masing-masing lebih kaya dari Rusia, Belgia, dan Swedia. Selain itu, dari 100 entitas ekonomi paling kaya di dunia, sebanyak 69 di antaranya merupakan korporasi (swasta), dan 31 adalah milik negara. Kemudian, kalau dilihat dari 200 entitas ekonomi terkaya, sebanyak 153 di antaranya adalah korporasi swasta.

Terkait dengan data tersebut, saat ini beberapa negara yang menyandang sebagai negara terkaya di dunia adalah Amerika Serikat, disusul Cina atau Tiongkok, Jerman, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Brasil, Kanada, dan Spanyol.

Nick Dearden, Direktur Global Justice Now, mengatakan bahwa kekayaan dan kekuasaan korporasi yang sangat besar menjadi inti sejumlah persoalan dunia, khususnya ketimpangan dan perubahan iklim. Dia menjelaskan, “Untuk mendorong keuntungan jangka pendek hari ini, seperti mempertaruhkan hak-hak dasar bagi jutaan manusia di dunia ini. Angka-angka itu menunjukkan masalah semakin memburuk.”

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah di sejumlah negara telah membantu peningkatan kekuasaan korporasi melalui struktur pajak, perjanjian perdagangan, hingga kebijakan yang membantu bisnis besar. “Dukungan sepenuh hati terhadap perjanjian perdagangan AS-Eropa hanya satu contoh bentuk sokongan pemerintah bagi korporasi,” ungkapnya.

Saat ini, sebuah kelompok kerja di PBB, yang dipimpin oleh Ekuador, sedang berusaha menyusun perjanjian untuk mengikat korporasi agar mematuhi hak asasi manusia. Perjanjian itu didorong di level internasional dan nasional. Namun, dalam upaya tersebut, Inggris kurang memberikan dukungan, bahkan berusaha memveto dan menentang proposal itu sejak lama.

Karena itu, Global Justice Now pun berusaha menyajikan data-data terkait mengenai kuatnya kekuasaan korporasi untuk membantu kelompok kerja PBB dalam menekan Inggris.