Contoh Soal Tes Kebijakan Pemerintah Dalam Tes CPNS (1)

Contoh Soal Tes Kebijakan Pemerintah Dalam Tes CPNS

BIBLIOTIKA - Berikut ini adalah contoh soal tes kebijakan pemerintah yang ada dalam tes CPNS. Contoh berikut ini hanya ilustrasi untuk bahan pembelajaran, sehingga jika terjadi kesamaan atau kemiripan dengan tes sebenarnya, semata hanya kebetulan.

Intruksi: Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini.

Kerja paksa dan wajib kerja dihapuskan di Indonesia sejak diterimanya konvensi no 29 sebab....
A. Indonesia sebagai anggota PBB
B. Bertentangan dengan hak asasi manusia
C. Terjadi tuntutan mahasiswa
D. Munculnya era reformasi
E. Terjadinya gejolak di masyarakat

Dalam suasana krisis moneter, tidak sedikit bank yang dilikuidasi untuk melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Oleh karena itu mulai PP No. 17 / tahun 1999 tanggal 17 Februari 1999 pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi kinerja bank, yaitu....
A. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
B. Badan Perancang Pembangunan Nasional
C. Dewan Perbanas (Perbankan Nasional)
D. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
E. Badan Penanaman Modal Asing

Agar negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 28 / tahun 1999 sebab....
A. Telah menjamurnya masalah perilaku kolusi
B. Penyalahgunaan telah biasa di masyarakat
C. Korupsi telah membudaya pada pegawai
D. Nepotisme merupakan kebudayaan masyarakat
E. KKN bertentangan dengan keadilan

Dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan subversi, sebab UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi telah dicabut melalui UU No. 26/tahun 1999, sebab....
A. Presiden menghendaki
B. Bertentangan dengan HAM
C. Atas usul hak inisiatif DPR
D. Terjadinya tuntutan kontras
E. Terjadinya berbagai tindak kejahatan

Menurut pasal 3 undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa penyampaian pendapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas berikut, kecuali….
A. Asas profesionalitas
B. Asas proporsionalitas
C. Asas musyawarah untuk mufakat
D. Asas kepastian dan keadilan
E. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Menurut pasal 1 undang-undang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem….
A. Demokrasi perwakilan dengan utusan tiap golongan
B. Campuran proporsionalitas dengan representatif
C. Pusat dan daerah pemilihan dengan stelsel daftar
D. Proporsional berdasarkan stelsel daftar
E. Representatif berdasarkan stelsel daftar

Bagi pegawai negeri sipil yang berkeinginan menjadi anggota partai politik, ketentuannya diatur dalam….
A. PP RI No. 30 tahun 1999
B. PP RI No. 29 tahun 1999
C. PP RI No. 13 tahun 1999
D. PP RI No. 12 tahun 1999 jo No. 5 tahun1999
E. PP RI No.  8 tahun 1999 jo No. 5 tahun 1999

Pasal 1 ayat (5) undang-undang pemilihan umum menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali dimaksudkan untuk….
A. Memilih presiden
B. Mengisi keanggotaan MPR
C. Melengkapi keanggotaan DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II
D. Menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 tahun ke depan
E. Membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan

Jumlah kursi anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan ditetapkan oleh….
A. Presiden
B. Komisi Pemilihan Umum
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Panitia Pemilihan Indonesia
E. Majelis Perwakilan Rakyat

Untuk menghindari pola perdagangan monopoli, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu….
A. UU No. 2 tahun1999
B. UU No. 3 tahun1999
C. UU No. 4 tahun1999
D. UU No. 5 tahun1999
E. UU No. 8 tahun1999

Amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui….
A. Peraturan Pemerintah
B. Penetapan presiden
C. Undang-undang
D. Ketetapan MPR
E. Keputusan presiden

Undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang ini adalah….
A. No. 2/1989
B. No. 2/1999
C. No. 3/1989
D. No. 3/1999
E. No. 4/1999

Baca lanjutannya: Contoh Soal Tes Kebijakan Pemerintah Dalam Tes CPNS (2)

Tersedia paket buku digital BIBLIOTIKA. 
Untuk mendapatkan, klik di sini.